JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) melarang tegas sekolah menarik pungutan ujian nasional
(UN), karena sudah ditalangi uang negara. Kemendikbud melansir laporan
jika anggaran UN tahun ini mencapai Rp600 miliar. Anggaran besar itu
dicucurkan mulai dari persiapan pembuatan butir-butir pertanyaan,
pengadaan naskah, hingga honor pengawas ujian.
Praktik di
lapangan, penarikan pungutan UN telah mengalami sejumlah modifikasi. Ada
sekolah yang tak memungut uang ujian jelang UN. Sebaliknya uang itu
dipungut di masa penerimaan siswa baru. Tahun lalu, Kemendikbud masih
menerima laporan jika banyak ijazah siswa ditahan sekolah gara-gara
belum melunasi tanggungan biaya termasuk biaya UN.
Inspektur
Jenderal (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar kemarin menuturkan, ketentuan
UN yang dijalankan secara gratis tetap berlaku. ‘’Orangtua siswa jangan
mau mengeluarkan uang jika ditarik biaya UN,’’ katanya. Entah itu
modusnya untuk uang bensin pengawas, konsumsi guru penjaga atau
kebersihan ruang ujian. Kemendikbud menegaskan, dalam kondisi apapun,
ruang ujian yang sejatinya adalah ruang kelas harus dalam keadaan
bersih.
Haryono mengatakan, evaluasi UN tahun lalu masih saja ada
kabar jika sekolah menarik pungutan untuk biaya UN. Ini sangat
dilarang, apalagi di sekolah negeri. ‘’Pengawas itu sudah ada honornya
dari panitia UN. Dana BOS (bantuan operasional sekolah, red) juga bisa
digunakan sebagian untuk kelancaran UN,’’ katanya.
Mantan
pimpinan KPK itu mengakui, Kemendikbud tak berwenang menindak sekolah
(SD, SMP, dan SMA) yang masih nekat menarik biaya UN. Sebab secara
kelembagaan dan mengacu pada ketentuan otonomi daerah, sekolah jadi
wewenang Pemkab/Pemko. ‘’Jadi yang harus tegas itu kepala daerah dan
Dinas Pendidikan kota/kabupaten setempat,’’ timpal Haryono. Ia minta
dengan tulus supaya sekolah tak mengusik ketenangan siswa dalam
mempersiapkan diri jelang UN.
Kepala Pusat Informasi dan Humas
(PIH) Kemendikbud Ibnu Hamad menegaskan UN tetap berjalan gratis.
‘’Dilarang dong. Tidak ada pungutan,’’ tutur guru besar UI itu.
Pihaknya akan segera membuka call center UN 2013. Masyarakat bisa
memanfaatkan saluran ini untuk menanyakan urusan UN. Termasuk jika
mendengar ada rumor beredarnya kunci jawaban.
Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Chairil Anwar
Notodiputro menuturkan, persiapan pelaksanaan UN terus berjalan. Kini
tim dari Kemendikbud melakukan visitasi ke peserta lelang percetakan
naskah UN. ‘’Kita memastikan apakah percetakan itu memiliki spesifikasi
sesuai SOP yang telah ditetapkan,’’ ujar guru besar ilmu statistik
Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.
Menurutnya, sistem lelang
percetakan naskah UN tetap berjalan seperti tahun lalu. Yakni terpecah
jadi enam wilayah. ‘’Kita berharap enam wilayah itu dimenangi oleh enam
perusahaan percetakan yang berbeda. Sehingga bebannya tidak berat,’’
ucap Chairil.
Kemendikbud sampai sekarang belum mengantongi data
pasti jumlah siswa peserta UN. Namun mereka tetap menjalankan tender
dengan bekal data perkiraan.(wan/jpnn)
Sumber : http://www.riautoday.com/konten/11212/rp600-m-untuk-un.html