Rp600 M untuk UN

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melarang tegas sekolah menarik pungutan ujian nasional (UN), karena sudah ditalangi uang negara. Kemendikbud melansir laporan jika anggaran UN tahun ini mencapai Rp600 miliar. Anggaran besar itu dicucurkan mulai dari persiapan pembuatan butir-butir pertanyaan, pengadaan naskah, hingga honor pengawas ujian.

Praktik di lapangan, penarikan pungutan UN telah mengalami sejumlah modifikasi. Ada sekolah yang tak memungut uang ujian jelang UN. Sebaliknya uang itu dipungut di masa penerimaan siswa baru. Tahun lalu, Kemendikbud masih menerima laporan jika banyak ijazah siswa ditahan sekolah gara-gara belum melunasi tanggungan biaya termasuk biaya UN.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar kemarin menuturkan, ketentuan UN yang dijalankan secara gratis tetap berlaku. ‘’Orangtua siswa jangan mau mengeluarkan uang jika ditarik biaya UN,’’ katanya. Entah itu modusnya untuk uang bensin pengawas, konsumsi guru penjaga atau kebersihan ruang ujian. Kemendikbud menegaskan, dalam kondisi apapun, ruang ujian yang sejatinya adalah ruang kelas harus dalam keadaan bersih.

Haryono mengatakan, evaluasi UN tahun lalu masih saja ada kabar jika sekolah menarik pungutan untuk biaya UN. Ini sangat dilarang, apalagi di sekolah negeri. ‘’Pengawas itu sudah ada honornya dari panitia UN. Dana BOS (bantuan operasional sekolah, red) juga bisa digunakan sebagian untuk kelancaran UN,’’ katanya.

Mantan pimpinan KPK itu mengakui, Kemendikbud tak berwenang menindak sekolah (SD, SMP, dan SMA) yang masih nekat menarik biaya UN. Sebab secara kelembagaan dan mengacu pada ketentuan otonomi daerah, sekolah jadi wewenang Pemkab/Pemko. ‘’Jadi yang harus tegas itu kepala daerah dan Dinas Pendidikan kota/kabupaten setempat,’’ timpal Haryono. Ia minta dengan tulus supaya sekolah tak mengusik ketenangan siswa dalam mempersiapkan diri jelang UN.

Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kemendikbud Ibnu Hamad menegaskan UN tetap berjalan gratis. ‘’Dilarang dong. Tidak ada pungutan,’’ tutur guru besar UI itu.  Pihaknya akan segera membuka call center UN 2013. Masyarakat bisa memanfaatkan saluran ini untuk menanyakan urusan UN. Termasuk jika mendengar ada rumor beredarnya kunci jawaban.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Chairil Anwar Notodiputro menuturkan, persiapan pelaksanaan UN terus berjalan. Kini tim dari Kemendikbud melakukan visitasi ke peserta lelang percetakan naskah UN. ‘’Kita memastikan apakah percetakan itu memiliki spesifikasi sesuai SOP yang telah ditetapkan,’’ ujar guru besar ilmu statistik Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Menurutnya, sistem lelang percetakan naskah UN tetap berjalan seperti tahun lalu. Yakni terpecah jadi enam wilayah. ‘’Kita berharap enam wilayah itu dimenangi oleh enam perusahaan percetakan yang berbeda. Sehingga bebannya tidak berat,’’ ucap Chairil.

Kemendikbud sampai sekarang belum mengantongi data pasti jumlah siswa peserta UN. Namun mereka tetap menjalankan tender dengan bekal data perkiraan.(wan/jpnn)

Sumber : http://www.riautoday.com/konten/11212/rp600-m-untuk-un.html