Pages

Monday 18 February 2013

UN, Satu Kelas 20 Paket Soal


PEKANBARU - Ujian Nasional (UN) tingkat SMA sederajat dan SMP dijadwalkan berlangsung April 2013. Untuk meminimalisir kecurangan selama UN, soal ujian akan dibagi dalam 20 paket untuk satu kelas.

Kabid SMA Disdik Kota Pekanbaru H Abdul Jamal kepada Riau Pos, Jumat (1/2) mengatakan jadwal UN 2013 untuk tingkat SMA pada 15-18 April. Tingkat SMK 15-17 April. Tingkat SMP, MTs dan sederajat pada 22-25 April.

Soal ujian terdiri dari 20 paket. Sementara mata pelajaran yang diujikan untuk SMA ada enam mata pelajaran sesuai dengan jurusan. Sementara SMK empat mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Kompentensi Keahlian.

Sedangkan untuk tingkat SLTP ada empat mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA. Jumlah soal untuk mata pelajaran Matematika dan IPA 40 soal, dan mata pelajaran lain 50 soal.

Waktu pengerjaan satu mata pelajaran dilaksanakan selama 120 menit. Ujian tetap menggunakan pensil 2B. Sementara nilai rata rata kelulusan 5,5.

“Kelulusan siswa ditentukan nilai, paling rendah 4. Dengan 20 paket soal dalam satu kelas maka peluang untuk mencontek lebih sedikit. Siswa akan dinyatakan tidak lulus jika jumlah mata pelajaran lain 8 dan ada satu mata pelajaran 3,5,” bebernya.

Jika terjadi hal tersebut maka siswa bisa mengulang kembali disekolah tempatan dan atau mengikuti ujian paket melalui lembaga pendidikan seperti PKBM. Penentuan kelulusan nilai sekolah untuk tingkat SLTA pada 25 Mei, dan tingkat SLTP pada 1 Juni.

Penilaian berdasarkan bobot nilai anak. Dengan pembagian nilai akhir gabungan sekolah sebanyak 40 persen. Seperti nilai rapor, dan lainnya. Lalu ditambah nilai UN 60 persen.

“Sekolah harus dapat meningkatkan proses belajar mengajar berdasarkan Standar Kelulusan (SKL). Dan pelajar juga harus mempersiapkan diri dengan belajar dan terus belajar,” katanya.

Abdul juga mengimbau pihak sekolah untuk aktif mencari informasi soal UN di internet. Seperti dengan melakukan download Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional (UN) 2013 dari beberapa situs yang menyediakan.

Di POS UN 2013, sekolah akan bisa mengerti instruksi Kemendikbud terkait pelaksanaan UN. Namun diakuinya pihak dinas terkait tetap akan menginformasikan dan mensosialisasikan.

“Pihak sekolah jangan bersifat menunggu, namun dapat langsung mencari informasi terkait pelaksanaan UN itu sendiri,” ujarnya.(egp/rpg)

Rp600 M untuk UN

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melarang tegas sekolah menarik pungutan ujian nasional (UN), karena sudah ditalangi uang negara. Kemendikbud melansir laporan jika anggaran UN tahun ini mencapai Rp600 miliar. Anggaran besar itu dicucurkan mulai dari persiapan pembuatan butir-butir pertanyaan, pengadaan naskah, hingga honor pengawas ujian.

Praktik di lapangan, penarikan pungutan UN telah mengalami sejumlah modifikasi. Ada sekolah yang tak memungut uang ujian jelang UN. Sebaliknya uang itu dipungut di masa penerimaan siswa baru. Tahun lalu, Kemendikbud masih menerima laporan jika banyak ijazah siswa ditahan sekolah gara-gara belum melunasi tanggungan biaya termasuk biaya UN.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar kemarin menuturkan, ketentuan UN yang dijalankan secara gratis tetap berlaku. ‘’Orangtua siswa jangan mau mengeluarkan uang jika ditarik biaya UN,’’ katanya. Entah itu modusnya untuk uang bensin pengawas, konsumsi guru penjaga atau kebersihan ruang ujian. Kemendikbud menegaskan, dalam kondisi apapun, ruang ujian yang sejatinya adalah ruang kelas harus dalam keadaan bersih.

Haryono mengatakan, evaluasi UN tahun lalu masih saja ada kabar jika sekolah menarik pungutan untuk biaya UN. Ini sangat dilarang, apalagi di sekolah negeri. ‘’Pengawas itu sudah ada honornya dari panitia UN. Dana BOS (bantuan operasional sekolah, red) juga bisa digunakan sebagian untuk kelancaran UN,’’ katanya.

Mantan pimpinan KPK itu mengakui, Kemendikbud tak berwenang menindak sekolah (SD, SMP, dan SMA) yang masih nekat menarik biaya UN. Sebab secara kelembagaan dan mengacu pada ketentuan otonomi daerah, sekolah jadi wewenang Pemkab/Pemko. ‘’Jadi yang harus tegas itu kepala daerah dan Dinas Pendidikan kota/kabupaten setempat,’’ timpal Haryono. Ia minta dengan tulus supaya sekolah tak mengusik ketenangan siswa dalam mempersiapkan diri jelang UN.

Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kemendikbud Ibnu Hamad menegaskan UN tetap berjalan gratis. ‘’Dilarang dong. Tidak ada pungutan,’’ tutur guru besar UI itu.  Pihaknya akan segera membuka call center UN 2013. Masyarakat bisa memanfaatkan saluran ini untuk menanyakan urusan UN. Termasuk jika mendengar ada rumor beredarnya kunci jawaban.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Chairil Anwar Notodiputro menuturkan, persiapan pelaksanaan UN terus berjalan. Kini tim dari Kemendikbud melakukan visitasi ke peserta lelang percetakan naskah UN. ‘’Kita memastikan apakah percetakan itu memiliki spesifikasi sesuai SOP yang telah ditetapkan,’’ ujar guru besar ilmu statistik Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Menurutnya, sistem lelang percetakan naskah UN tetap berjalan seperti tahun lalu. Yakni terpecah jadi enam wilayah. ‘’Kita berharap enam wilayah itu dimenangi oleh enam perusahaan percetakan yang berbeda. Sehingga bebannya tidak berat,’’ ucap Chairil.

Kemendikbud sampai sekarang belum mengantongi data pasti jumlah siswa peserta UN. Namun mereka tetap menjalankan tender dengan bekal data perkiraan.(wan/jpnn)

Sumber : http://www.riautoday.com/konten/11212/rp600-m-untuk-un.html